AHY Optimistis Utang Kereta Cepat Bisa Diselesaikan Tanpa Bebani Anggaran Negara

AHY Optimistis Utang Kereta Cepat Bisa Diselesaikan Tanpa Bebani Anggaran Negara

JAKARTA - Pemerintah terus mencari solusi terbaik untuk menuntaskan persoalan utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan hal ini usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin, 3 November 2025.

Dalam pertemuan tersebut, AHY menegaskan bahwa pembahasan berfokus pada penataan ekosistem perkeretaapian nasional. Salah satu isu utama adalah restrukturisasi pembiayaan proyek KCJB agar keberlanjutannya terjaga tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

Pemerintah Bahas Restrukturisasi Utang KCJB Bersama Presiden

Baca Juga

IPC TPK Buka Rute Langsung Tanjung Priok–Vietnam, Dorong Ekspor Nasional

AHY menjelaskan, pihaknya bersama sejumlah kementerian telah menggelar rapat koordinasi untuk mencari solusi menyeluruh atas persoalan utang proyek Whoosh. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Investasi yang juga CEO Danantara, Menteri Perhubungan, Kemenko Ekonomi, dan Kementerian Keuangan.

“Solusi kereta cepat Jakarta–Bandung dan pengembangan lanjutan, kami telah menggelar rapat koordinasi yang in-line dengan arahan Bapak Presiden,” ujar AHY melalui akun Instagram resminya pada Selasa, 4 November 2025.

Ia menyebutkan, pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen mencari langkah terbaik untuk restrukturisasi keuangan proyek tersebut. Setelah permasalahan utang rampung, pemerintah akan mulai mengembangkan jalur lanjutan kereta cepat, termasuk rute Jakarta–Surabaya.

“Setelah tuntas, kita akan kembangkan jalur-jalur berikutnya sebagai wujud nyata pembangunan berkeadilan dan pemerataan antarwilayah,” jelas AHY.

Prabowo Dorong Penyelesaian Utang dan Pembangunan Jalur Baru

Dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, AHY optimistis masalah utang Whoosh dapat diselesaikan secara tuntas. Ia menegaskan bahwa penyelesaian ini menjadi langkah penting untuk memperkuat infrastruktur transportasi modern yang efisien dan merata.

AHY menilai, penyelesaian utang ini tidak hanya berfokus pada sisi keuangan semata, melainkan juga pada keberlanjutan proyek dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pemerintah berharap KCJB dapat menjadi model pengelolaan transportasi massal modern yang efisien dan terintegrasi.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan memastikan agar restrukturisasi utang dilakukan dengan mekanisme yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Skema ini diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih sehat bagi Indonesia, tanpa mengganggu rencana pengembangan infrastruktur nasional lainnya.

Kesepakatan dengan China: Pembayaran Utang Diperpanjang Hingga 60 Tahun

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan China telah menyetujui skema restrukturisasi utang KCJB hingga 60 tahun, atau sampai tahun 2085. Kesepakatan ini diharapkan memberi keringanan pembayaran sekaligus menjamin keberlangsungan operasional proyek tersebut.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengonfirmasi bahwa pihak China telah menyetujui rencana restrukturisasi ini. Namun, pelaksanaannya sempat tertunda karena adanya pergantian pemerintahan pada pertengahan 2025.

“Kita mau lakukan tadi restrukturisasi dengan pihak China, dan itu mereka sudah setuju. Hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda,” ungkap Luhut dalam acara 1 Tahun Prabowo–Gibran pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Ia menambahkan, komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang telah dilakukan secara intensif. Tujuannya agar pembayaran kepada China dapat dilakukan dengan nominal lebih ringan dibandingkan skema sebelumnya.

Skema Pembayaran dan Harapan Penguatan Keuangan Proyek

Luhut menjelaskan, restrukturisasi ini akan memberikan kelonggaran pembayaran tahunan bagi Indonesia. Sebagai gambaran, jika sebelumnya beban pembayaran bisa mencapai Rp2 triliun per tahun, kini dengan penerimaan dari operasional Whoosh sebesar Rp1,5 triliun, selisih pembayarannya dapat diatur lebih proporsional.

“Misalnya [bayar] Rp2 triliun satu tahun, kemudian penerimaan [dari operasional Whoosh] Rp1,5 triliun,” ujar Luhut. Dengan skema baru tersebut, diharapkan beban fiskal pemerintah bisa ditekan dan operasional Whoosh tetap berjalan optimal.

Restrukturisasi ini juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara sekaligus memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional lainnya. Proyek KCJB menjadi bagian dari visi besar pemerintah dalam membangun jaringan transportasi cepat antarkota yang terhubung dengan kawasan industri dan ekonomi utama.

Pengembangan Kereta Cepat Nasional Menuju Era Pemerataan

Setelah penyelesaian restrukturisasi, pemerintah berencana memperluas jaringan kereta cepat menuju jalur baru, termasuk Jakarta–Surabaya. Jalur ini dianggap strategis karena akan menghubungkan dua pusat ekonomi besar di Pulau Jawa dan mempercepat mobilitas logistik nasional.

AHY menegaskan, pengembangan jaringan kereta cepat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol komitmen pemerintah untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. “Pembangunan jalur-jalur berikutnya adalah wujud nyata pemerataan antarwilayah,” tegasnya.

Pemerintah juga akan memastikan agar setiap proyek pengembangan berjalan sesuai prinsip efisiensi dan keberlanjutan. Dengan dukungan investor dan pengawasan yang ketat, diharapkan proyek ini dapat berjalan transparan dan akuntabel.

Optimisme Baru Menuju Transportasi Modern Indonesia

Pertemuan AHY dengan Presiden Prabowo menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah menaruh perhatian besar pada masa depan transportasi nasional. Dengan restrukturisasi utang yang lebih ringan dan arah pembangunan yang jelas, proyek Whoosh diharapkan dapat segera menjadi model kemajuan teknologi transportasi di kawasan Asia Tenggara.

AHY optimistis bahwa kolaborasi lintas kementerian, dukungan politik, serta koordinasi dengan mitra internasional akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan sistem transportasi modern yang tangguh.

“Dengan arahan Presiden Prabowo, kami yakin permasalahan utang Whoosh dapat diselesaikan dan sektor transportasi nasional akan semakin maju,” pungkas AHY.

Restrukturisasi yang disepakati hingga 2085 menjadi babak baru dalam sejarah pengelolaan infrastruktur Indonesia. Selain membuka ruang bagi investasi baru, langkah ini juga mempertegas komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.