Hutama Karya Tingkatkan Keselamatan Tol Nasional Lewat Penegakan ODOL

Hutama Karya Tingkatkan Keselamatan Tol Nasional Lewat Penegakan ODOL

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) memperkuat langkahnya dalam menjaga keselamatan pengguna jalan tol di seluruh Indonesia. Perusahaan pelat merah ini fokus menegakkan aturan terhadap kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau Over Dimension and Over Loading (ODOL).

Langkah ini sejalan dengan target pemerintah dalam Road Map Zero ODOL 2027. Pada 2025, Hutama Karya bersama instansi terkait mulai melakukan sosialisasi penegakan awal terhadap pelanggaran ODOL di ruas tol yang mereka kelola.

Penerapan aturan ODOL menjadi bukti nyata keterlibatan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam mendukung sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan peran aktif Hutama Karya dalam menjaga kualitas infrastruktur tol dan keselamatan pengguna jalan.

Baca Juga

Surplus Neraca Perdagangan September 2025 Dorong Ketahanan Ekonomi Indonesia Lebih Kuat

Ancaman ODOL bagi Keselamatan dan Infrastruktur

Kendaraan ODOL terbukti menimbulkan risiko tinggi bagi keselamatan pengguna jalan. Truk dengan muatan berlebih memiliki jarak pengereman lebih panjang dan sulit dikendalikan pada kecepatan tinggi, meningkatkan kemungkinan kecelakaan.

Dampak lainnya adalah percepatan kerusakan jalan tol, mulai dari retak perkerasan hingga penurunan kualitas lapisan jalan. Kerusakan ini memperpendek umur jalan dan meningkatkan biaya pemeliharaan, sehingga menambah beban ekonomi nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menegaskan bahwa kendaraan ODOL tidak bisa ditoleransi lagi. “Penanganan kendaraan ODOL di Indonesia tidak bisa lagi ditunda karena telah menimbulkan banyak kerugian, mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga peningkatan polusi udara,” ujar Aan pada Senin, 3 November 2025.

Data Jasa Raharja menunjukkan bahwa pembatasan sementara angkutan barang bersumbu tiga ke atas selama periode Lebaran 2025 menurunkan jumlah kecelakaan truk sebesar 22,38 persen. Hal ini membuktikan korelasi langsung antara pengendalian ODOL dan penurunan angka kecelakaan di jalan tol.

Upaya Hutama Karya dalam Sosialisasi dan Pengawasan

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menegaskan komitmen perusahaan untuk menegakkan aturan ODOL secara berkelanjutan. “Jalan tol dibangun bukan hanya untuk mempercepat waktu tempuh, tetapi juga untuk memastikan keselamatan pengguna,” ujarnya.

Hutama Karya aktif mensosialisasikan penegakan ODOL di ruas tol seperti Terbanggi Besar–Kayu Agung, Palembang–Indralaya, Pekanbaru–Dumai, Pekanbaru–XIII Koto Kampar, dan Binjai. Perusahaan juga berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian Daerah untuk memperkuat pengawasan lapangan.

Sosialisasi dilakukan melalui media massa, media sosial, hingga radio. Pendekatan ini memastikan pesan keselamatan dapat diterima oleh masyarakat secara luas dan efektif.

Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Hutama Karya memasang sistem Weigh-In-Motion (WIM) di sejumlah ruas tol. Sistem ini menimbang muatan kendaraan secara otomatis dan real-time, serta terintegrasi dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Teknologi WIM memungkinkan deteksi kendaraan ODOL tanpa menghentikan arus lalu lintas. Hal ini mempercepat proses penegakan aturan dan meminimalkan gangguan terhadap kendaraan lain di jalan tol.

Dasar hukum penegakan ODOL mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024, khususnya Pasal 109 ayat (1). BUJT berhak menolak atau memutar balik kendaraan ODOL dari gerbang tol sebagai tindakan edukatif dalam tahap sosialisasi menuju Zero ODOL 2027.

Dampak Ekonomi dan Dorongan Daya Saing Nasional

Praktik ODOL tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga memengaruhi efisiensi logistik dan daya saing nasional. Muatan berlebih menyebabkan kerusakan jalan lebih cepat dan menambah biaya operasional transportasi.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyatakan bahwa kendaraan ODOL dapat mempercepat kerusakan jalan hingga lima kali lipat. “Selain itu, ODOL meningkatkan biaya logistik nasional karena tingginya frekuensi perbaikan infrastruktur, menurunkan efisiensi distribusi barang dan daya saing Indonesia di kawasan ASEAN,” ujarnya.

Praktik ODOL juga menciptakan persaingan tidak sehat bagi perusahaan logistik yang patuh aturan. Hal ini merugikan operator legal dan berdampak pada stabilitas ekonomi sektor transportasi.

Hutama Karya mengajak seluruh pihak, baik pengguna jalan, operator logistik, maupun pemerintah daerah, untuk bersinergi. “Kami mengajak semua pihak untuk menciptakan jalan tol yang bukan hanya lancar, tetapi juga aman. Hindari berkendara dengan muatan berlebih, patuhi aturan, dan mari jaga keselamatan bersama karena jalan tol adalah aset publik,” ujar Mardiansyah.

Sosialisasi Zero ODOL tidak berhenti pada imbauan, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata dan pengawasan berbasis teknologi. Pengguna jalan dapat mengikuti informasi terkini melalui akun resmi media sosial @HutamaKaryaTollRoad dan @HutamaKarya, atau menghubungi call center masing-masing ruas tol dalam kondisi darurat.

Hutama Karya menekankan bahwa keselamatan dan efisiensi jalan tol menjadi prioritas utama. Penegakan ODOL secara konsisten diharapkan dapat menurunkan risiko kecelakaan, memperpanjang umur jalan, dan meningkatkan daya saing logistik nasional.